FE UMK Memfasilitasi dan Menginisiasi Pengembangan SPR di SULTRA

• 18 Sep
• 2015

FE UMK Memfasilitasi dan Menginisiasi Pengembangan SPR di SULTRA

• By Admin

Kendari-UMK. Jumat tanggal 18 September 2015 pukul 15.00 WITA, Sofyan Sjaf yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Dirjen PKH Kementan berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Kendari yang ditemui langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi UMK, Syamsul Anam. Tenaga Ahli yang juga merupakan Dosen di Institute Pertanian Bogor tersebut, dalam pertemuannya dengan dekan fakultas ekonomi UMK, banyak berbincang terkait pengembangan fakultas ekonomi UMK, juga terkait peluang yang dapat di maksimalkan oleh Universitas Muhammadiyah Kendari untuk mengambil peran dalam rencana kerja yang sementara dirancang oleh Dirjen PKH Kementan terkait pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Khususnya di Sulawesi tenggara.

Pukul 17.00 diskusi antara Dekan FE UMK  Syamsul (Sapaan) dan Tenaga Ahli Dirjen PKH Sofyan yang biasa d kembali dilanjutkan. Dalam diskusi yang dilaksanakan disalah satu restoran tengah kota kendari, hadir ketua BPH UMK Ir. Sainuddin, SP; Patta Hindi Azis,S.Sos; Zaimuddin, SP dan  Muh. Syukur, S.Pd. Dalam diskusi tersebut Sofyan  mengungkapkan dalam pengembangan SPR ini, salah satu problem peternakan kita di Indonesia adalah yang menjadi produsen di negeri ini masih peternak skala kecil. Sehingga distribusi dan upaya memaksimalkannya untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri terganggu. Selain itu, dikatakan setidaknya dibutuhkan tujuh komponen penentu roda peternakan di dalam negeri yaitu Akademisi, Birokrat, Ternak Lokal Indonesia, Pelaku Tata Niaga, Penyedia Dana, Konsumen, dan Peternak Rakyat untuk bersinegri untuk menjadi solusi peternakan di Indonesia.

Diharapkan dalam upaya menyukseskan program pemerintah untuk mengembangkan program SPR diseluruh Indonesia, ada inisiatif local baik itu dari PEMDA, Masyarakat, Desa, ataupun ORMAS yang terlebih dahulu mengupayakan semua syarat SPR itu sehingga pada akhirnya wilayah tersebut dapat diklaim dan dijadikan sebagai kawasan pengembangan SPR. Sebagai contoh, apabila ingin dikembangkan komoditas sapi potong di Sulawesi tenggara, terebih dahulu harus mengupayakan ketersedian sapi indukan paling sedikit 1000 ekor dengan maksimal 100 ekor pejantan yang dimiliki oleh dua sampai sepuluh orang Ujar Sofyan.

Ditambahkan pula oleh bapak ketua BPH UMK bahwa salah satu wilayah potensial untuk pengembangan SPR di sultra adalah Kabupaten Bombana. Selain akses yang cukup mudah, ketersediaan indukan dengan jumlah minimal 1000 juga ada sebab banyak masyarakat di kabupaten bombana khususnya di poleang dan daerah sekitarnya yang banyak beternak sapi. Dia juga menambahkan bahwa untuk ketersediaan indukan di wilayah tersebut tidak menjadi soal.

Dalam pengembangan SPR di Indonesia, Sofyan menuturkan jika di daerah itu tersedia kawasan yang didalamnya dibentuk SPR, nanti dalam SPR itu akan ada Sekolah Peternakan Rakyat yang dapat digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran untuk transfer pengetahuhuan dan teknologi. Ada banyak sarana yang akan pemerintah sediakan terkait pengembangan SPR ini, baik itu Sarana dan layanan pemasaran; sarana dan layana teknis; Layanan Ekonomi; sampai dengan pendampingan, Pengawalan dan SDM dan juga didlamnya aka ada dukungan Swasta.

Diakhir diskusi tersebut beliau mengharapkan ada Inisiatif Local dan sesegera mungkin sultra dapat dijadikan sebagai wilayah pengembangan Sentra Peternakan Rakyat sebab ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan SPR ini bagi pemerintah,swasta, perguruan tinggi terlebih lagi peternak.